Anggota DPR RI Eva Monalisa Soroti Kasus Kekerasan di Daycare, Desak Audit Nasional

Jakarta, bukainnews.id – Anggota DPR RI, Eva Monalisa, menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di daycare harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia. “Kejadian ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar berita sesaat. Jika negara gagal melindungi anak di ruang yang seharusnya paling aman, maka kita sedang menghadapi krisis perlindungan anak yang nyata,” pungkasnya.

Sorotan ini muncul setelah terungkapnya kasus di daycare Little Aresha di Yogyakarta yang melibatkan sedikitnya 53 anak sebagai korban. Insiden tersebut memperpanjang deretan kasus serupa, termasuk kejadian di Depok pada 2024 yang sempat menjadi perhatian publik luas.

Eva menilai, tingginya jumlah korban mencerminkan adanya persoalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu. Kelemahan pengawasan serta regulasi disebut menjadi faktor utama yang perlu segera dibenahi. 

“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi indikasi kegagalan sistem perlindungan anak yang serius dan berulang,” jelas Eva dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa kejadian yang terus berulang di berbagai daerah menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem pengawasan daycare di Indonesia. “Jika kasus serupa terus berulang dari Depok hingga Yogyakarta, maka jelas ada yang salah dalam sistem pengawasan daycare di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Eva menyoroti bahwa daycare Little Aresha tidak memiliki izin operasional. Ia pun meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Kasus daycare bukan lagi soal oknum, tapi kegagalan sistem pengawasan dan perlindungan anak. Negara harus hadir dengan regulasi ketat, pengawasan nyata, dan sanksi tanpa kompromi. Kita lihat bagaimana daycare little aresha ini tidak mengantongi izin,” jelasnya.

Sebagai upaya pencegahan, Eva mendorong pemerintah untuk menetapkan standar operasional yang lebih ketat bagi pengelola dan pengasuh daycare. Termasuk pemanfaatan teknologi seperti CCTV yang bisa diakses orang tua serta sistem pengaduan yang cepat dan responsif.

Ia juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi, sehingga negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal. “Anak-anak adalah kelompok paling rentan, dan negara wajib hadir melindungi mereka. Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit nasional seluruh daycare di Indonesia,” tegasnya.