Breaking News
Mode Gelap
Artikel teks besar

Resmi! DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Tujuan Utamanya

                          (Doc-Istimewa)

Jakarta, bukainnews.id - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelum mengambil keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu memaparkan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut dalam pembicaraan tingkat II.

Setelah mendengarkan laporan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota Dewan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

"Setuju!" jawab para anggota Dewan.

Mendengar persetujuan tersebut, Puan langsung mengetukkan palu sidang sebagai tanda DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Dalam penyampaian laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI telah membahas rancangan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025. Ia juga menyoroti lamanya proses pengusulan regulasi yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Habiburokhman menambahkan, regulasi ini tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman penjara kepada pelaku tindak pidana. Pemerintah juga ingin mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta mengembalikan hak para korban kejahatan.