Pemerintah Kirim Surat Edaran UMP 2027, Penetapan Paling Lambat 21 November
November 18, 2026
Surat edaran tersebut memuat sejumlah informasi penting sebagai dasar perhitungan upah minimum. Di antaranya data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pedoman penetapan upah minimum sektoral, serta perkiraan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sebelum mengirimkan surat edaran, Kementerian Ketenagakerjaan juga menggelar sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pertemuan bersama kepala dinas ketenagakerjaan berlangsung pada 13 November 2026. Selanjutnya, pemerintah mengadakan rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026.
"Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral, dan panduan terkait dengan estimasi besaran KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," tutur Yassierli usai acara Kick Off Program Magang Nasional Batch 3A Angkatan II di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Yassierli memastikan seluruh dokumen dan bahan perhitungan telah diterima pimpinan daerah serta Dewan Pengupahan Daerah. Ia juga menilai pemerintah daerah masih memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan penetapan upah.
"Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu, tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujarnya.
Selain UMP, pemerintah juga mengatur batas waktu penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Pemerintah daerah harus menyelesaikan penetapannya paling lambat 26 November 2026 atau lima hari setelah tenggat UMP.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan UMP 2027 agar tidak melewati batas waktu yang telah pemerintah tentukan.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyusun tahapan penetapan upah minimum melalui koordinasi bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, perwakilan serikat buruh, dan kalangan pengusaha.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota, Selasa (17/11/2026).