Kapolri Ungkap Awal Kasus Penyadapan Prabowo, Berawal dari Perintah Hapus Grup WA
November 12, 2026
Menurut Suyudi, Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) memerintahkan pembubaran grup WhatsApp tersebut pada Oktober 2026. AS juga meminta pihak terkait menghapus seluruh data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan Penlinks X (PLX).
Perintah tersebut justru memicu kecurigaan salah satu pelapor. Akhirnya, pelapor membawa persoalan itu ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menguraikan lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan berdasarkan hasil penyidikan.
Tahap pertama, dugaan perintah penyadapan berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Perintah tersebut kemudian disampaikan melalui Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), lalu diteruskan kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) dan AS.
Tahap kedua, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS. Proses tersebut berlangsung tanpa verifikasi maupun penyaringan untuk memastikan keterkaitan nomor telepon dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, tahap ketiga melibatkan penggunaan sistem PLX untuk menjalankan penyadapan. Petugas diduga mendengarkan rekaman, mengekspor hasilnya, kemudian menyusun transkripsi percakapan.
Pada tahap keempat, petugas menyampaikan laporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakm SU hingga Jenderal LSP.
Sementara itu, tahap kelima berkaitan dengan penghapusan seluruh data penyadapan dari sistem LIMS dan PLX. Suyudi menyebut tindakan tersebut diduga berlangsung atas instruksi AS.
