Breaking News
Mode Gelap
Artikel teks besar

Bahas Kejelasan Mekanisme Pengelolaan dan Transparansi Anggaran Kopdes Merah Putih, Mumun Maenunah: Forum KDMP Ingin Ada Kejelasan

                             (Doc-Istimewa)

Karawang, bukainnews.id - Komisi II DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada Senin (25/5/2026). Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan desa se-Kabupaten Karawang ini bertujuan untuk membahas kejelasan mekanisme pengelolaan dan transparansi anggaran program Kopdes Merah Putih atau yang dikenal sebagai KDMP.

Program yang tengah berjalan di sejumlah desa tersebut kini menuai perhatian serius. Terutama, terkait dengan sistem operasional gerai, gudang, hingga adanya potongan anggaran dana desa yang dipertanyakan oleh para pengurus tingkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, Forum KDMP menyampaikan aspirasinya mengenai ketidakjelasan sistem operasional gerai dan gudang yang pembangunannya bersumber dari anggaran dana desa. Sebagai pihak yang mengelola program di tingkat terbawah, para perwakilan desa menuntut transparansi mengenai besaran anggaran yang dipotong serta ke mana peruntukan penggunaan dana tersebut dialokasikan.

                           (Doc-Istimewa)

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, membenarkan adanya desakan dari para perwakilan desa terkait kejelasan regulasi dan aliran dana program ini. “Forum KDMP ingin ada kejelasan terkait mekanisme operasional gerai dan gudang yang sudah dibangun dari dana desa. Mereka juga mempertanyakan potongan anggaran dan penggunaannya,” ujar Mumun usai memimpin rapat.

Persoalan ini menjadi krusial mengingat proyek pengadaan gerai dan gudang KDMP melibatkan ratusan desa di Karawang. Berdasarkan data resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, progres pembangunan fisik KDMP saat ini terbagi menjadi tiga tahap. Selesai dibangun 48 unit, 
dalam tahap pembangunan 81 unit dan belum direalisasikan sebanyak sekitar 180 unit.

Mengingat masih ada ratusan unit gerai yang belum direalisasikan, Komisi II DPRD Kabupaten Karawang berharap agar permasalahan pengelolaan anggaran dan kejelasan operasional ini dapat segera diselesaikan. Langkah ini penting dilakukan agar pembangunan KDMP ke depan tidak terhambat dan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat desa.