Tito Karnavian Dorong Kementerian dan Pemda Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera
Agustus 22, 2026
Jakarta, bukainnews.id – Percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera terus menjadi perhatian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah segera merealisasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan.
Hal tersebut dibahas Tito dalam Rapat Internal terkait Update Data Bencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah mengevaluasi perkembangan penyaluran anggaran rehab-rekon. Tito meminta pencairan anggaran yang masih berada dalam proses segera dipercepat melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Sejumlah kementerian diketahui sudah mendapatkan anggaran dan mulai menjalankan program pemulihan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk di dalamnya.
"Kebutuhan masyarakat saat ini jelas. Yang pertama adalah jalan. Jalan dan jembatan yang rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah mendapatkan anggaran,” ujar Tito.
Menurut Tito, perbaikan jalan dan jembatan bukan satu-satunya kebutuhan yang harus segera ditangani. Pemulihan fasilitas pendidikan seperti sekolah, madrasah dan pesantren juga perlu dipercepat.
Selain itu, pemerintah perlu segera memulihkan lahan pertanian, tambak, kegiatan usaha perikanan, pemberian bantuan sosial, serta rumah ibadah yang terdampak bencana.
Tito meminta program yang dananya telah tersedia langsung dijalankan oleh pihak terkait. Ia menekankan agar tidak ada penundaan dalam penggunaan anggaran untuk kebutuhan pemulihan masyarakat.
Sementara itu, Satgas PRR juga diminta rutin turun ke lapangan. Pemantauan secara langsung tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan rehab-rekon sekaligus memetakan hambatan serta kebutuhan warga yang masih belum terakomodasi.
Dengan pemantauan berkala dan percepatan pencairan anggaran, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
