Jumlah BUMN Tembus 1.000, Presiden Prabowo Targetkan Tutup hingga 800 Perusahaan Negara

                             (Doc-Istimewa)

Jakarta, bukainnews.id – Beban keuangan negara akibat besarnya gaji para direksi dan komisaris BUMN menjadi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto. Kritik
ini ditujukan khususnya kepada manajemen perusahaan pelat merah yang kinerjanya buruk dan terus mengalami kerugian finansial.

Langkah pembenahan pun langsung diambil demi memangkas birokrasi korporasi negara yang dinilai terlalu gemuk. Struktur yang terlalu gurita ini baru disadari Presiden setelah mengetahui data bahwa jumlah BUMN ternyata melambung tinggi hingga di atas 1.000 perusahaan, angka yang jauh di luar prediksinya sebelum memimpin pemerintahan.

Dalam agenda Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), kepala negara mengumumkan target pemangkasan massal terhadap ratusan entitas bisnis negara tersebut.

"Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," tegasnya, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Sebelum kebijakan makro ini diperluas, eksekusi penataan ulang sebetulnya sudah berjalan di bawah komando Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tercatat telah membubarkan sekitar 240 BUMN yang dianggap tidak produktif.

Prabowo menggarisbawahi bahwa penertiban korporasi bermasalah ini secara langsung telah menyelamatkan kas negara dalam jumlah yang sangat signifikan, sekaligus menutup ruang gelap manipulasi keuangan.

"Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan rupiah hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar. Itu caranya para direksi menutupi korupsi mereka," lanjutnya.