Breaking News
Mode Gelap
Artikel teks besar

Populasi Gajah Terancam, Prabowo Susun Inpres Penyelamatan Habitat

                            (Doc-Istimewa)

Jakarta, bukainnews.id - Pemerintah tengah menyiapkan langkah khusus untuk menyelamatkan populasi gajah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto disebut sedang menyusun Instruksi Presiden (Inpres) terkait perlindungan populasi dan habitat Gajah Sumatra serta Gajah Kalimantan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026). Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi serius pemerintah menyusul menurunnya jumlah kantong habitat gajah di Indonesia.

"Bapak Presiden sedang menyiapkan satu Inpres dan satu Kepres. Inpres pertama adalah Inpres tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatra dan gajah Borneo," ujar Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut nantinya akan menginstruksikan sejumlah kementerian untuk terlibat dalam upaya pelestarian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan area preservasi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Area ini akan difungsikan sebagai koridor agar gajah dapat berpindah habitat dengan lebih aman.

Selain itu, pemerintah juga berencana memperbaiki kondisi fragmentasi yang terjadi di dalam kantong habitat gajah yang tersisa saat ini.

"Dalam kantong gajah yang 21 itu juga terfragmentasi. Kami nanti akan juga membuat koridor di dalam kantong, agar daya jelajah lebih luas dan dari segi kesejahteraan satwa ini juga lebih baik, termasuk mencegah terjadi inbreeding," tambahnya.

Saat ini jumlah kantong habitat gajah di Indonesia disebut tinggal 21 lokasi, menurun drastis dibandingkan sebelumnya yang mencapai 42 kantong.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Presiden Prabowo juga telah menyiapkan sekitar 90.000 hektare lahan untuk menjaga habitat gajah di wilayah Pulau Sumatra.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk menangani konflik antara manusia dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan membangun pagar baja dan tanggul sepanjang 130 kilometer.