Konferensi Pers Digelar untuk Berikan Jawaban atas Somasi, DPRD Karawang: Kedaulatan Sejati Ada Ditangan Rakyat

Karawang, bukainnews.id – Gelombang kritik dari mahasiswa akhirnya direspons serius oleh DPRD Karawang. Pada Rabu (3/9/2025), DPRD mengumumkan pernyataan sikap resmi yang berisi enam poin penting. Pernyataan ini merupakan jawaban atas somasi rakyat dan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan (AMPERA) pada 1 September lalu.

Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, bersama jajaran Wakil Ketua dan seluruh fraksi. Mulai dari Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, PDI Perjuangan, hingga PKB.

AMPERA menilai DPRD harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. "Kami tidak hanya butuh pertemuan, tapi kepastian bahwa suara rakyat Karawang benar-benar dibawa ke pusat,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa dalam aksinya.

Di bawah ini adalah isi dari 6 poin pernyataan sikap DPRD Karawang:

1. DPRD Karawang mendesak DPR RI untuk membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Hal ini karena kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.

2. DPRD Karawang menolak praktik perampasan aset dan beban rakyat seperti tanah, kekayaan alam, kenaikan pajak, serta utang negara. Kemudian, meminta Kementerian ATR/BPN, ESDM, hingga Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah konkret demi melindungi hak rakyat kecil dan lingkungan hidup.

3. DPRD Karawang mendukung proses penegakan hukum secara adil terhadap aparat kepolisian terkait kasus meninggalnya Affan Kurniawan pada aksi sebelumnya.

4. DPRD Karawang menolak UU pro-oligarki, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI yang lebih menguntungkan elite politik dan korporasi darupada rakyat. Lalu merekomendasikan pemerintah untuk segera mencabut aturan-aturan tersebut.

5. DPRD Karawang mendesak pemerintah untuk memastikan tersedianya program kesejahteraan sosial dan hak rakyat. Meliputi, kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, hingga jaminan sosial yang adil.

6. DPRD Karawang menyatakan, “Kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, bukan elite politik atau oligarki,” penutup pernyataan resmi tersebut.

Dengan sikap ini, DPRD Karawang menegaskan kesiapannya menyampaikan rekomendasi rakyat hingga ke DPR RI. Hal ini sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Karawang. (Red).