Dana TKD Dipangkas, Pemprov Jakarta Evaluasi Besaran Subsidi Transportasi
Oktober 11, 2025
Jakarta, bukainnews.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menimbang kemungkinan adanya penyesuaian tarif bus Transjakarta. Rencana tersebut muncul setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dipangkas secara signifikan, yang berdampak langsung pada berkurangnya APBD DKI.
Pemangkasan itu menurunkan total APBD dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Sebelumnya, dana TKD Jakarta mencapai Rp26 triliun. Namun kini tinggal Rp11,15 triliun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan daerah.
“Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau ke mana saja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu naik ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” ujar Pramono.
Pramono menyebutkan, beban subsidi transportasi publik di Jakarta per orang bisa mencapai hampir Rp15.000. Oleh sebab itu, Pemprov akan meninjau kembali sejumlah kebijakan pengeluaran, termasuk subsidi transportasi. Meski demikian, program prioritas untuk warga kurang mampu tidak akan terganggu.
“Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH (Dana Bagi Hasil)-nya terpotong. Nah, sekarang kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian. Karena bagaimana pun, nanti pada saatnya, tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” jelasnya.
Saat ini, tarif Transjakarta masih berlaku sebesar Rp2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp3.500 setelahnya. Tarif ini belum pernah berubah sejak layanan tersebut mulai beroperasi pada tahun 2004.
“Tetapi, tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan daripada kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah. Walaupun saya belum memutuskan ya, nanti akan kami sampaikan,” tegas Pramono. (Red).
Jakarta, mediasatu.co.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menimbang kemungkinan adanya penyesuaian tarif bus Transjakarta. Rencana tersebut muncul setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dipangkas secara signifikan, yang berdampak langsung pada berkurangnya APBD DKI.
Pemangkasan itu menurunkan total APBD dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Sebelumnya, dana TKD Jakarta mencapai Rp26 triliun. Namun kini tinggal Rp11,15 triliun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan daerah.
“Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau ke mana saja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu naik ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” ujar Pramono.
Pramono menyebutkan, beban subsidi transportasi publik di Jakarta per orang bisa mencapai hampir Rp15.000. Oleh sebab itu, Pemprov akan meninjau kembali sejumlah kebijakan pengeluaran, termasuk subsidi transportasi. Meski demikian, program prioritas untuk warga kurang mampu tidak akan terganggu.
“Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH (Dana Bagi Hasil)-nya terpotong. Nah, sekarang kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian. Karena bagaimana pun, nanti pada saatnya, tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” jelasnya.
Saat ini, tarif Transjakarta masih berlaku sebesar Rp2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp3.500 setelahnya. Tarif ini belum pernah berubah sejak layanan tersebut mulai beroperasi pada tahun 2004.
“Tetapi, tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan daripada kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah. Walaupun saya belum memutuskan ya, nanti akan kami sampaikan,” tegas Pramono. (Red).
