Ketua DPRD Soroti Lemahnya Perencanaan OPD, Serapan Anggaran di Karawang Masih Rendah

Karawang, bukainnews.id – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin (HES), menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga triwulan kedua tahun anggaran 2025. Ia menyimpulkan bahwa penyebab utama dari kondisi ini adalah lemahnya perencanaan dari masing-masing OPD.

“Insya Allah minggu depan kita (kami) akan evaluasi kinerja para Pimpinam OPD tersebut agar ke depan tidak terus terulang,” ujarnya, pada Kamis (17/7/2025) sore.

HES juga menjelaskan kritik dari fraksi-fraksi DPRD soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurutnya itu bukanlah hasil efisiensi, melainkan cerminan anggaran yang gagal diserap.

“Rekan-rekan di Banggar (Badan Anggaran) berharap, terutama bagi Dinas PUPR dan Dinas PRKP yang mengelola anggaran pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat, proyek dengan pagu di atas Rp 5 milyar sudah mesti di-mapping sejak Desember. Sehingga di awal tahun bisa langsung running lelangnya,” serunya.

Ia mencontohkan Pemerintah Kota Surabaya yang telah melakukan praktik perencanaan lelang proyek sejak akhir tahun anggaran sebelumnya. Sehingga pada Januari atau Februari proyek sudah bisa dimulai.

Lebih lanjut, ia meminta pimpinan OPD berani mengambil langkah antisipasi atas potensi kendala teknis dalam proses lelang, sejak tahap perencanaan. “Jadi kalau kendala teknis ada di proyek lelang, kita minta ke mereka (Pimpinan OPD) harus berani melakukan langkah persiapan dari awal. Tak perlu ada alasan lagi mengenai hal ini. Berbeda dengan kendala faktor cuaca, itu mah bisa kita tolerir,” tandas HES.

Dengan gaya santai namun penuh makna, ia juga menyinggung pelaksanaan proyek yang kerap dilakukan di akhir tahun dengan metode Sistem Kebut Semalam (SKS). Ia mendukung langkah Bupati Karawang jika menerapkan reward and punishment terhadap kinerja pimpinan OPD.

Ia pun menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektoral untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan program pembangunan. “Sinkronisasi lintas sektoral ini penting. Yang kita butuhkan sekarang adalah percepatan, efektivitas dan efisien. Di Perubahan Anggaran ini kan ada penambahan lagi. Bagaimana mau nambah alokasi kalau yang ada saja kedodoran,” pungkasnya.

Data dari BPKAD per 11 Juli 2025 menunjukkan, kelima OPD dengan serapan anggaran terendah. Mereka adalah Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PRKP (21,81%), dan Dinas PUPR (27,64%). Seluruhnya masih mencatatkan serapan di bawah 30%. (Red).