Banggar DPRD Karawang Tekankan WTP Tak Berarti jika Pembangunan Tak Dirasakan Rakyat

Karawang, bukainnews.id – Natala Sumedha, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang, secara tegas mengingatkan Bupati Aep Syaepuloh bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan memiliki makna berarti bagi masyarakat. Hal itu terjadi jika realisasi pembangunan di lapangan belum dirasakan secara merata. Peringatan ini ia sampaikan saat mengikuti rapat paripurna DPRD Karawang pada Rabu sore (4/6/2025).

“Mau 10 kali berturut-turut atau berapa kalipun WTP didapat oleh pemerintah daerah tidak terlalu penting bagi masyarakat. Maka opini WTP ini mesti diimbangi dengan ril pekerjaan di lapangan untuk mengoptimalkan pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.

Meskipun mengapresiasi keberhasilan eksekutif dalam menurunkan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), ia juga menilai penurunan tersebut belum signifikan. Natala berharap Bupati Aep dapat segera mengambil langkah cepat dan strategis sesuai visi-misinya untuk mewujudkan Karawang Maju. 

“Dari tahun 2023 saja SiLPA kita ada di angka Rp 593 milyar. Di tahun anggaran 2024 turun menjadi Rp 505 milyar. Jelas ini masih tinggi. Idealnya, menurut saya, SiLPA itu tidak boleh lebih di angka Rp 200 milyar. Kenapa saya tetap concern mengingatkan hal ini? Karena jika kita tetap mengantongi SiLPA tinggi, itu artinya uang dari kas daerah tidak terbelanjakan di tengah kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara merata,” jelasnya.

Meskipun menjadi bagian dari koalisi pendukung Aep-Maslani, ia tetap menegaskan bahwa hal tersebut tidak melunturkan fungsi kontrolnya sebagai legislator terhadap kebijakan eksekutif di Pemkab Karawang. Baginya, untuk kepentingan rakyat, ia harus terus menyuarakan hal tersebut agar pemerintahan Aep-Maslani sesuai dengan apa yang telah mereka janjikan sebelumnya.

“Dalam membahas Raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2025-2029, kami ingin proyek-proyek strategis Kabupaten Karawang yang belum terealisasikan menjadi skala prioritas untuk dituntaskan seperti RSUD Rengasdengklok. Artinya, pekerjaan di masa Cellica-Aep harus berkelanjutan di era Aep-Maslani. RPJMD-nya mesti nyambung. Sayang kita telah menghabiskan uang ratusan milyar kalau tidak diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (Red).