Dedi Mulyadi Atur Ulang Dunia Pendidikan di Jawa Barat, Ini Kebijakannya

Bandung, bukainnews.id — Dalam upaya menata kembali arah pendidikan di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 43/PK.03.04/KESRA yang mengusung konsep Gapura Panca Waluya. Surat tersebut untuk bupati/wali kota dan sekolah jenjang PAUD hingga SMP. Selain itu, juga untuk Kepala Dinas Pendidikan Jabar jenjang SMA/SMK, serta Kantor Kementerian Agama yang menaungi pondok pesantren.

SE tersebut memuat sejumlah larangan dan arahan baru. Salah satunya adalah pelarangan kegiatan studi tur yang selama ini membebani orang tua secara ekonomi. Sebagai gantinya, siswa dapat mengikuti kegiatan berbasis inovasi yang berdampak langsung terhadap keterampilan dan wawasan.

“Studi tur bisa diganti dengan kegiatan seperti pengelolaan sampah mandiri, pertanian organik, perikanan dan kelautan, hingga peningkatan wawasan dunia usaha dan industri,” jelas Kadiskominfo Pemprov Jabar, Adi Komar, Senin (5/5/2025).

Selain itu, SE juga melarang wisuda di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Acara ini dianggap sebagai seremoni yang tidak memberikan kontribusi akademik bagi peserta didik.

Dalam SE tersebut, Dedi juga menekankan pentingnya penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Siswa harap membawa camilan sendiri dari rumah sebagai bagian dari upaya mendisiplinkan keuangan dan membiasakan menabung.

Soal kedisiplinan dan keselamatan, larangan tegas akan mereka berikan kepada siswa yang belum cukup umur untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor. Mereka harus menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki, dengan pengecualian bagi siswa dari daerah terpencil.

SE ini juga mendorong penguatan karakter kebangsaan. Setiap siswa harus mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, palang merah remaja dan kegiatan lain yang bernilai positif.

Bagi siswa yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran, kecanduan game online, merokok, mabuk, balapan liar, hingga penggunaan knalpot brong, akan mendapat pembinaan khusus. Adi menegaskan, "Akan ada pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Melalui pola kerja sama antara pemdaprov, pemda kabupaten/kota, serta TNI/Polri," ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Dedi Mulyadi berharap pendidikan di Jawa Barat lebih berorientasi pada pembentukan karakter dan kebermanfaatan sosial. Sehingga dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. (Red).